Tok ! Kejari Kabupaten Bogor Kalah di Pra Peradilan

Kabupaten Bogor - Kuasa Hukum H. Mustofa, Solahudin, SH.MH mengajukan Pra Peradilan atas kasus yang menimpa kliennya ke Pengadilan Negeri Cibinong, Bogor. Sidang Pra Peradilan ini digelar di ruang sidang Wiryono, yang di pimpin oleh Hakim Ahmad Taufik, SH pada Senin (10/10/22).

Diketahui, pengajuan Pra Peradilan merupakan buntut ditetapkannya H. Mustofa sebagai tersangka atas dugaan dengan perkara tindak pidana korupsi oleh jaksa.
Dalam konferensi pers dikantor sekretariat LBH Bulan Bintang, Tim kuasa hukum H. Mustofa,  LBH Bulan Bintang yang di Ketuai oleh Solahudin, SH.MH  Didampingi oleh Dr. Fahrul Siregar S.H.M.H, Diansyah Putra.S.Kom, S.H, M.M, Khumaedi S.H dan juga Nanang Riadi SH di depan awak media mengatakan dalam perkara yang menimpa klien kami yang ditetapkan tersangka, penangkapan dan penahanan yang menjerat kliennya, kami menganggap tidak sah atau cacat hukum.

Baca juga: Singgung Beda Perlakuan Bupati Mamteng dan Bupati Mimika, Tokoh Papua : KPK Jangan Pilih Kasih Usut Kasus Korupsi

"Kita merasa termohon dalam hal ini penyidik tidak sesuai dalam penetapan tersangkanya, " ungkap Solahudin
Lebih lanjut, ia menegaskan, dalam peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 pasal 24 dalam hal penetapan tersangka minimal dua alat bukti disertai dengan barang bukti. "Barang bukti yang dimaksud disana , " ujarnya.
Dengan demikian dirinya menduga dalam perkara ini jelas terdapat satu upaya pemaksaan untuk menetapkan H. Mustofa sebagai tersangka.

Sebagai mana di ketahui dalam putusan yang di bacakan oleh Ahmad Taufik, SH selaku hakim tunggal  yang memimpin sidang Pra Pradilan, Mengabulkan permohonan pra peradilan untuk sebagian, serta menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka, sebagai mana yang tertuang dalam surat dalam Surat Penetapan Tersangka, kemudian menyalakan penahan dalam Surat Perintah Penahanan adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum atau lebih lengkapnya :

Baca juga: 58.054 Narapidana Peroleh Hak Bersyarat Sepanjang 2022

Mengadili
1. Menerima Permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebagian;
2. Menyatakan Tindakan Termohon Menetapkan Pemohon Sebagai Tersangka, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP - 878/M.2.18/Fd.2/09/2022 tanggal 8 September 2022 atas nama Tersangka Mustopa Kamil, S.Ag., M.Pdi adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka A Quo tidak mempunyai kekuatan Hukum Mengikat; 3. Menyatakan Penahanan dalam Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-2503/M.2.18/Fd.2/09/2022 adalah adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya  Surat Perintah Penahanan A Quo tidak mempunyai kekuatan Hukum Mengikat;
4. Memerintahkan kepada  Termohon untuk membebaskan Pemohon dari Penahanan
5. Menyatakan Termohon telah melakukan tindakan  melanggar KUHAP dan Peraturan perundang undangan yang berlaku Sepanjang terhadap perkara ini;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada termohon sejumlah Rp.2000 (Terbilang dua ribu rupiah )
Hakim memerintahkan kepada Termohon untuk membebaskan Pemohon dari penahanan serta menyatakan telah melakukan tindakan melanggar KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang terhadap perkara ini dan membebankan biaya perkara terhadap Pemohon".

Mustofa Kamil saat di wawancarai mengatakan, “Saya ucapkan banyak terima kasih kepada LBH Bulan Bintang, YBH Batara dan Team Puskominfo yang setia terus mendampingi saya hingga saya di vonis bebas dalam perkara yang menimpa saya, Mungkin ini akan menjadi pelajaran bagi saya untuk kedepannya sehingga kejadian seperti ini tidak terulang di kemudian hari.” (Tim)

Baca juga: Jaksa Agung : Salah Satu Fokus Pembangunan Hukum di Indonesia Adalah Implementasi Keadilan Restorative